Komentar Anies Baswedan Terkait Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draf Omnibus Law

Posmetro.netKomentar Anies Baswedan Terkait Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draf Omnibus Law, Posmetro – Pada draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa mencopot gubernur jika tidak melakukan program strategis nasional. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan komentar terhadap masalah tersebut.

“Saya tidak mau berpendapat. Itu kan tempat pemerintahan pusat,”kata Anies kepada awak media di Balai Kota DKI Jakarta.

Seperti yang diketahuim program Omnibus Law adalah salah satunya yang menghasilkan RUU Cipta Lapangan Kerja. Pada RUU ini, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala daerah yang tertuang pada Pasal 519:

1. Menaati seluruh ketentuan dari peraturan perundang-undangan
2. Memegang erat dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Menjaga etika dan norma dalam pelaksaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Mengembangkan kehidupan yang demokrasi
5. Melaksanakan program strategis nasional
6. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan juga semua Perangkat Daerah.

Jadi, bila kepala daerah tidak melakukan tugas program strategis nasional, ini bisa dikenakan sanksi secara bertingkat. Sanksri ringan, yaitu sanksi administrasi, nonjob dalam waktu yang ditentukan, sampai sanksi pencopotan atau pemecatan.

“Dalam hal ini kepala daerah dan juga wakil kepala daerah sudah selesai untuk menjalani pada tahap pemberhentian sementara sebagaimana yagn sudah masuk pada ayat 2, tetap tidak melakukan program yang sudah dicantumkan ‘strategis nasional’ yang bersangkukan akan diberhentikan sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah,”berikut bunyi dari pasal 520 ayat 3.