Resmi Revisi UU KPK Disahkan DPR

Resmi Revisi UU KPK Disahkan DPR

Posmetro.netResmi Revisi UU KPK Disahkan DPR, JAKARTA – Revisi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah resmi disahkan oleh DPR.

Peremisan itu melalui rapat paripurna DPR RI, yang dihelat di Ruang Paripurna Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakata, Selasa (17/09/2019).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Saat membuka rapat, Fahri menyebutkan ada sekitar 289 anggota Dewan yang tercatat hadir dan juga ada izin dari 560 anggota Dewan.

Kendati demikian, bedasarkan pantauan dari Posmetronet, rapat hanya dihadiri oleh kisaran 80 anggota Dewan.

Fahri lalu juga mempersilakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas untuk memberikan laporan dari hasil pembahasan revisi UU KPK.

Supratman lalu menyampaikan, 7 fraksi yang menyetujui revisi UU KPK untuk diubah.

Sedangkan, 2 fraksi yaitu PKS dan Gerindra juga memberi catatan soal Dewan Pengawas, sedangkan Fraksi dari partai Demokrat masih belum berpendapat.

Usai itu, agenda untuk pengesahan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan pemerintah yang diwakili langsung oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Yasonnya juga mengatakan presiden menyetujui revisi UU KPK yang disahkan menjadi UU.

Lalu Fahri Hamzah juga mengajukan persetujuan apakah revisi UU KPK bisa diterima.

“Apakah pembahasan tingkat dua, untuk pengambilan keputusan RUU mengenai Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa disetujui untuk disahkan menjadi UU?”ucap Fahri Hamzah.

Sontak para dewan yang hadir langsung bersamaan berteriak mengatakan setuju.

“Setuju,”jawab dari para anggota DPR yang hadir secara serentak.

You may also like...