Resmi Ratna Sarumpaet Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Penyebar Hoax

Resmi Ratna Sarumpaet Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Penyebar Hoax

Posmetro.netBerita Terkini, Jakarta – Ratna Sarumpaet (RS) sudah resmi divonis 6 tahun penjara. Jaksa menyakini bahwa Ratna menyebarkan kabar hoax terkait penganiayaan.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa RS terbukti bersalah sudah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong,”ucap jaksa Daroe Tri Sadono saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jln Ampera Raya, Selasa (28/05/2019).

Jaksa juga memaparkan RS membuat keonaran dengan menyebarkan berita hoax atau bohong soal penganiayaan. Ratna disebut dengan sengaja membuat kegaduhan melalui cerita dan foto-foto wajah dengan bekas lebam dan bengkak yang disebut dianiaya.

Rangkaian berita hoax itu dilakukan Ratna melalui pesan Whatsapp, Facebook, dan Twitter termasuk dengan menyebarkan foto-foto wajah yang bengkak dan bekas lebam.

Kabar hoax penganiayaan ini bermula dari tindakan medis operasi perbaikan wajah (facelift) atau pengencangan kulit muka Ratna Sarumpaet. Ratna juga rawat inap di RS Bina Estetika dilakukan pada tanggal 21-24 September 2018.

Selama melakoni rawat inap tersebut, Ratna, sambung jaksa, beberapa kali mengambil foto wajahnya dalam keadaan bengkak dan lebam akibat tindakan medis.

Foto-foto wajah bengkak dan lebam disebut jaksa dikirimkan Ratna Sarumpaet kepada Rocky Gerung melalui pesan WhatApp pada tanggal 25 September 2018. Ratna juga mengaku telah dianiaya di area bandara Bandung pada tanggal 21 September, pukul 18.50 WIB.

Selain itu juga, Ratna Sarumpaet meminta Presiden KSPI Said Iqbal untuk menyampaikan pesannya soal penganiayaan kepada Prabowo Subianto pada tanggal 28 September 2018.

Sampai akhirnya, Ratna Sarumpaet bertemu dengan Prabowo Subianto pada tanggal 2 Oktober 2018 di Hambalang. Prabowo langsung menggelar jumpa pers setelah pertemuan tersebut.

Ratna Sarumpaet resmi divonis dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Praturan Hukum Pidana.

You may also like...