Presiden Jokowi Persilahkan Fraksi di DPR Suarakan Diri Dalam Merevisi Perppu Ormas

Presiden Jokowi Persilahkan Fraksi di DPR Dalam Merevisi Perppu Ormas

Posmetro.netPosmetro Terkini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan untuk saat ini Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan dan juga disepakati di DPR. Kendati demikian, Jokowi juga telah mempersilakan fraksi yang ada di DPR yang mana berniat merevisi Undang-Undang Ormas tersebut untuk buka suara.

“Perppu Ormas sudah disahkan oleh pihak DPR dan mayoritas mutlak. Dan hal ini mengartikan bila ada dukungan penuh terhadap Perppu yang sudah jelas. Lalu yang kedua, kalau ada yang ingin melakukan revisi, ya silakan,” papar Jokowi di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, pada Kamis (26/10/2017).

Kemudian Jokowi juga menuturkan, jika ada beberapa fraksi yang menolak mengenai aturan UU Ormas tersebut, mereka dipersilahkan untuk mengajukan revisi, yang mana juga harus dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

“Tahapan berikutnya kemudian yaitu diikuti (jika ingin direvisi) dengan dimasukkan dalam prolegnas, ada yang belum baik, ada yang masih perlu ditambah, ada yang perlu diperbaiki, ya silakan,” papar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan bila pemerintah akan tetap terbuka apabila ada fraksi yang ingin merevisi. Terlebih lagi ada sejumlah pasal yang dianggap tidak relevan dan bila mana perlu untuk diubah.

“Ya terbuka, kita terbuka saja, Kalau masih ada yang belum baik ya harus segera untuk diperbaiki,” tegas Jokowi. menjelaskan.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu dari tiga fraksi DPR RI yang mana juga menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

BUkan hanya sekedar menolak, PAN juga telah menyuarakan diri dengan berniat mengajukan revisi Undang-Undang Ormas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

“Pastinya fraksi PAN yang akan paling depan mengajukan revisi. Yang artinya, masa sidang berikutnya kami akan mengusulkan pada prolegnas untuk menjadi target pada tahun 2018,” papar Sekretaris Fraksi PAN yakni Yandri Susanto, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2017.

Adapun beberapa hal yang harus direvisi dalam UU Ormas, menurut Yandri, yaitu di antaranya perihal mengenai masalah pendidikan dan juga pidana. Misalnya terkait dengan adanya kemiripan antara lambang ormas dengan lambanga partai.

“Itu bila sudah sampai tahap dalam undang-undang ya enggak boleh. Tapi menurut kami selama enggak ada masalah masak harus dibubarkan? Kalau bendera atau logonya sama jelasnya dapat dibubarkan, menurut saya bahaya. Aturan-aturan seperti hal ini mesti didetailkan, direvisi nanti,” beber Yandri

You may also like...