Dituding Singkirkan PNS DKI di Masa Kepemimpinan Loyalis Ahok, Gubernur Anies Ungkap Jangan Suudzon

Dituding Singkirkan PNS DKI di Masa Kepemimpinan Loyalis Ahok, Gubernur Anies Ungkap Jangan Suudzon

Posmetro.netPosmetro Terkini, Pada kesempatan kali ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana untuk melakukan perombakan jajaran PNS di lingkungan Pemprov DKI. Seperti yang diketahui dirinya berniat untuk membuat tim baru yang berbeda dengan jajaran pada masa kepemimpinan dari Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok).

Namun, terkait akan hal tersebut, Anies sendiri menampik mengenai tujuan perombakan tersebut dalam menyingkirkan pengaruh-pengaruh PNS yang ada di masa Ahok. “PNS tersebut memiliki loyalitas pada atasan, siapa pun atasannya. Sehingga jangan suudzon, jangan suudzon,” tandas Anies di Balai Kota, pada Jumat (27/10/2017).

Kemudian Anies juga berniat membentuk tim baru dengan proses seleksi. Dengan perekrutan tersebut, menurutnya, bukan masalah suka ataupun tidak suka.

“Kita yang pastinya akan bangun tim, kita akan rekrut dengan proses yang kooperatif. Jadi bukan mengenai soal like dan dislike, marilah kita semua kooperatif,” papar Anies.

Selain itu, Anies mengiginkan jajaran PNS di bawahnya terus kompetitif. Dirinya akan menilai dari kinerja yang diukur dengan target dan juga pencapaian.

“Ukurannya sebenarnya adalah mengenai kinerja. Targetnya apa ya, yang tercapai itu apa. Lalu dibandingkan dan dari situ baru dilihat,” paparnya.

Baik itu Anies-Sandiaga sebetulnya maish belum bisa melakukan perombakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga enam bulan ke depan. Terkait akan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bila aturan tersebut telah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Namun ada beberapa kondisi yang dapat membuat Anies-Sandi dapat melakukannya.

“Bisa kalau dia (SKPD) meninggal, atau berhalangan boleh-boleh saja,” paparnya di Jakarta, pada Rabu (18/10).

Sementara itu, Direktorat dari Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono juga mengatakan, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi Anies-Sandi saja. Karena akan ada UU nomor 10 tahun 2016 berlaku bagi seluruh kepala daerah.

Dirinya menjelaskan, selama 6 bulan ini Anies-Sandi harus bekerja sama dengan SKPD yang mana disusun oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Setelah 6 bulan berlalu maka mereka akan mendapatkan kewenangan secara penuh.

“Yang pastinya, tidak dapat (rombak SKPD), harus dengan ijin tertulis dari Mendagri dulu dalam 6 bulan jabatannya. Setelah itu, full menjadi kewenangan gubernur,” papar Sumarsono.

You may also like...