Pasca Penggelapan Dana Hingga Rp 848 Miliar, Biro Perjalanan First Travel Diujung Tanduk Kebangkrutan

Pasca Penggelapan Dana Hingga Rp 848 Miliar, Biro Perjalanan First Travel Diujung Tanduk Kebangkrutan

Posmetro.netPosmetro Terkini, Terkait dengan adanya penggelapan dana yang telah dilakukan oleh biro perjalanan umrah First Travel yang mana kini berdampak terhadap jemaahnya yang menderita kerugian hingga mencapai Rp 848 miliar. Kerugian tersebut berasal dari jumlah uang jemaah yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci.

Ketua dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Tongan L. Tobing memperkirakan, untuk perusahaan milik dari Andika Surachman dan juga sang istri Anniesa Hasibuan tersebut nantinya mungkin bakal dipailitkan. Berdasarkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kini telah mengabulkan gugatan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT First Travel. Didalam sidang yang dipimpin oleh hakim John Tony Hutauruk itu menilai bila First Travel tidak bisa melunasi utang terhadap calon jemaah ataupun kreditur yang mana telah membayar untuk bisa berangkat umrah.

“Sekarang ini sudah berjalan proses hukum pidana di bareskrim. Bareskrim sendiri pun telah berhasil dalam menyita aset-asetnya sehingga nanti semua tergantung kepda keputusan pengadilan nanti. Kemudian pihak nasabah juga sudah mengajukan PKPU dan mungkin akan pailit nanti di pengadilan,” ungkap Tongan ketika media gathering di Bogor, pada Sabtu (09/09/2017).

Tentunya bukan tanpa alasan dirinya memprediksi bila First Travel bakal dipailitkan. Meskipun pemilik First Travel diketahui mempunyai banyak aset namun yang pastinya itu semua tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami oleh jemaah.

“Asetnya itu semua sangat jauh dari kewajibannya. Dimana-dimana mereka kan sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang telah menghambur-hamburkan uang sehingga asetnya tersebut sangat tidak dapat mengcover kewajibannya tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, pihak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengabulkan gugatan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mana diajukan oleh tiga calon jemaah PT First Anugerah Karya Wisata atau yang biasa disebut dengan First Travel. Di dalam putusannya majelis hakim sendiri telah menyatakan pihak First Travel diwajibkan harus membuat proposal perdamaian selama 45 hari setelah ditetapkannya putusan gugatan PKPU sementara, pada Selasa (22/08) kemarin.

Pada sidang putusan PKPU yang dipimpin oleh hakim John Tony Hutauruk itu menilai bila First Travel sudah tidak dapat melunasi utang terhadap calon jemaah atau kreditur yang telah membayar untuk berangkat umrah. Adapun gugatan ini sebelumnya telah diajukan oleh tiga jemaah tersebut setelah menganggap biro perjalanan First Travel berutang atas biaya yang telah dibayar lunas namun malah tidak kunjung juga diberangkatkan umrah.

Sehingga bagi semua kreditur yang merasa menjadi korban tentunya memiliki hak jelas dalam mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan damai dengan First Travel sejak putusan tersebut dikeluarkan majelis hakim. Berdasarkan sesuai undang-undang pihak First Travel telah diberi waktu maksimal 270 hari. Apabila dalam kurun waktu 45 hari tersebut, First travel wajib untuk segera menyelesaikan sengketa dengan para jemaah dalam proposal perdamaian. Namun jika nantinya seluruh persyaratan tersebut tak dapat dipenuhi, maka secara otomatis First Travel bisa saja mengalami kebangkrutan.

“Untuk putusan pertama sementara itu 45 hari nanti misalnya kurang semua debitur dan kreditur akan sharing apakah untuk PKPU diperpanjang atau tidak. Tujuan dari PKPU bukanlah untuk mempailitkan perusahaan. Tapi dalam rangka namanya mencari perdamaian,” ucap salah satu pengurus PKPU First Travel yakni Ahmad Ali Fahmi ketika dikonfirmasikan

 

You may also like...