Antisipasi Maraknya Pencurian Ikan, Menteri Susi Rela Bagikan Nomor HP Pribadi Untuk Pelaporan Bagi Nelayan

Antisipasi Maraknya Pencurian Ikan, Menteri Susi Rela Bagikan Nomor HP Pribadi Untuk Pelaporan Bagi Nelayan

Posmetro.netPosmetro Terkini, Untuk saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yakni Susi Pudjiastuti dengan sengaja membagikan nomor handphone (HP) pribadi kepada nelayan Cilacap ketika dirinya mengunjungi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC).

Menurut penuturan Susi, hal tersebut dilakukan agar para nelayan dapat melaporkan apabila ada penyelewengan ataupun pelanggaran dalam program pemerintah yang telah digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seperti halnya dia mencontohkan, apabila nelayan mendapati adanya unsur penyaluran pinjaman modal Kredit Ultra Mikro kepada oknum yang tidak berhak, maka nelayan dapat diperbolehkan langsung melaporkan kepada pihaknya.

“Tentunya koperasi harus dapat memastikan bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Namun akan tetapi dengan adanya kontrol masyarakat juga sangat penting, sehingga kita dapat sistem pelaporan langsung ke nomor ibu. Catat itu, laporkan kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, nantinya akan ada tim ibu yang langsung turun ke lapangan,” ungkap Susi seperti yang dituliskan, pada Selasa (15/08/2017).

Selain itu Menteri Susi menjelaskan untuk saat ini pemerintah juga telah meluncurkan Program Kredit Ultra Mikro (KUM). Program ini merupakan hasil gagasan kerja berbagai kementerian, mulai dari KKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang mana bertujuan menjangkau masyarakat dengan berbagai latar belakang untuk mendapat fasilitas permodalan yang berbunga rendah.

Kemudian fasilitas KUM hanya dapat disalurkan kepada usaha mikro yang tidak pernah mendapat akses permodalan dari perbankan. “Saya juga mengatakan akan jauh lebih baik apabila bunga itu keluar ke nelayan kurang dari 6 persen. Tentunya hal tersebyyt nantinya akan membuat nelayan lebih mudah dalam menyimpan untuk dirinya dan mengembalikan pinjaman tersebut,” ungkap Susi.

Sebagai tambahan Menteri Susi menambahka bahwa dirinya meminta agar nelayan melaporkan apabila para nelayan mendapati adanya kapal asing yang terdeteksi dalam aksi illegal fishing di perairan Cilacap. Menteri Susi mengakui, bila kontrol yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tidak mungkin sukses apabila dibantu oleh masyarakat luas.

“Kalau memang ada melihat kapal asing balik lagi, tentunya harus dilaporkan. Kapal asing tidak boleh lagi masuk ke perairan tangkap yang ada di Indonesia. Kapal asing, eks kapal asing, ataupun modal asing, tidak diperbolehkan lagi beroperasi,” ungkap dirinya, menandaskan.

kemudian menurut Meteri Susi ada juga ditemukan penyelewengan lain yang kerap terjadi,seperti misalnya realisasi jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan buruh. Dirinya menegaskan, apabila kapal berukuran di bawah 10 gross ton (GT) maka santunan kecelakaan kerja akan ditanggung langsung oleh pemerintah. Sebaliknya, apabila kapal di atas 10 GT maka pemilik kapal lah yang nantinya mestinya bertanggungjawab untuk memberi santunan.

Sementara itu Menteri Susi juga sempat menjelaskan bahwa kapal di bawah 10 GT dibebaskan dari surat PAS kapal. Akan tetapi, mestinya kapal tersebut tetap memiliki dokumen lengkap, agar jelas kepemilikannya. Kemudian sebagai informasi kapal berukuran 10 GT sampai 30 GT surat PAS kapal diterbitkan oleh Provinsi. Sementara, untuk kapal yang ada di atas 30 GT menjadi urusan pusat.

 

You may also like...