Fadli Zon Kritik Pedas, Pembubaran Ormas Tidak Sesuai Aturan

Fadli Zon Kritik Pedas, Pembubaran Ormas Tidak Sesuai Aturan

Posmetro.netPosmetro Terkini, Sejauh ini pihak dari kementerian Hukum dan juga HAM secara resmi telah mengumumkan pencabutan dari status badan hukum yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disertai dengan pembubaran organisasi tersebut.

Namun kendati demikian, Wakil Ketua DPR RI yaitu Fadli Zon tidak luput dengan melakukan kritikan pedas terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut.

“Untuk pencabutan status hukum dan juga pembubaran HTI sudah terbukti tidak melalui namanya prosedur yang ada,” ungkap Fadli Zon sewaktu di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (20/07/2017).

Fadli juga menuturkan bila pencabutan dari badan hukum HTI sebelummnya tidak ada melalui yang namanya peringatan dan juga proses pendahuluan. Hal itulah yang menjadi perhatian bagi Fadli Zon.

“Kan benar tidak adanya itu ‘due process of law’ dan ini berbahaya bagi demokrasi yang sedang kita bangun saat ini,” ungkap Fadli.

Selain itu Wakil Ketua Umum dari Gerindra tersebut juga berpendapat bila pemerintahan kini hanya cenderung memperluas subyektivitasnya dalam proses penegakkan hukum. Semaunya itu bukan hanya dalam Perppu No. 2/2017 tentang Ormas saja, namun juga dalam naskah revisi UU Anti-terorisme yang tengah mereka ajukan.

“Sebagai salah satu contoh yaitu misalnya, setiap pihak yang diduga sebagai teroris oleh pihak aparat dan bisa saja langsung ditahan tanpa perlu adanya bukti apapun,” tandas Fadli.

Kemudian Fadli juga menambahkan dalam kasus ormas, bagi ormas yang diduga bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945 bisa secara langsung dibubarkan.

“Ini yang saya kritik, mengapa semuanya tanpa melalui lembaga peradilan. Ini sangat berbahaya,” ucap Fadli.

You may also like...