Rizieq Shihab Mencari Perlindungan ke PBB dan Mustahil Dikabulkan

Rizieq Shihab Mencari Perlindungan ke PBB dan Mustahil Dikabulkan

Posmetro.netPosmetro Terkini, Tampaknya jalur alternatif yang akan ditempuh oleh pihak tim kuasa hukum Habib Rizieq Shihab mustahil untuk diwujudkan. Awalnya tim pembela dari Rizieq diduga akan membawa kasus dugaan atas percakapan yang berkonten pornografi tersebut keranah Internasional, namun sangat kecil kemungkinan dapat terlaksana.

Pasalnya dalam situs Mahkamah Internasional disebutkan bahwa hanya negara yang mampu menjadi pihak dalam suatu sengketa di lembaga peradilan dunia tersebut.

“Hanya negara yang menjadi anggota dari PBB dan negara lain yang menjadi anggota statuta Mahkamah atau menerima yuridikasi yang berada dibawah syarat tertentu yang dapat menjadi salah satu anggota dalam kasus persengketaan, ungkap Mahkamah Internasional dalam halaman penjelasan yang ada dalam proses pengadilan hukum.

Menurut ketua dari tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengungkapkan bahwa Rizieq telah berjumpa dengan salah satu perwakilan PBB ketika berada di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu malam.

Kapitra sendiri juga mengklaim bahwa kasus yang kini menimpa Rizieq tengah menjadi perhatian khusus Internasional dan kini Rizieq sendiri mendapat tawaran undangan ke markas PBB yang ada di Jenewa Swiss untuk mempresentasikan kasus yang kini menimpa dirinya.

Hikmahanto Juwana yang merupakan pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa seorang individu tidak akan bisa dalam mengajukan yang namanya gugatan ke pihak Mahkamah Internasional.

“Tidak mungkin akan bisa itu, karena sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 telah disebutkan bahwa hanya negara yang bisa mengajukan suatu sengketa dan diperiksa oleh Mahkamah Internasional,” ungkap Hikmahanto.

Kemudian Hikmahanto juga menambahkan seorang individu baru dapat disidang oleh lembaga Internasional lain yakni Mahkamah Pidana Internasional namun langkah tersebut sangat mustahil diambil oleh Rizieq. Sejauh ini, Indonesia juga bukan bagian dari anggota Mahkamah tersebut, “Kita sampai saat ini belum meratifikasi dan belum ada instruksi dari Dewan Keamanan PBB,” ungkap Hikmahanto.

Lantas menanggapi perihal mengenai penjelasan dari tim kuasa hukum Rizieq, Hikmahanto mengatakan aneh saja bila ada pernyataan seperti itu, pasalnya Hikmahanto menjelaskan alternatif bisa ditempuh seorang individu dalam membawa kasusnya keranah Internasional adalah dengan melalui jalur dewan HAM PBB.

You may also like...