Bukannya Menunggu Tapi Malah Ngotot, Apa Alasan Ahok Menolak Program Anies -Sandi di APBD-P 2017?

Bukannya Menunggu Tapi Malah Ngotot, Apa Alasan Ahok Menolak Program Anies -Sandi di APBD-P 2017?

Posmetro.netPosmetro Terkini, Setelah kemenangan resmi atas terpilihnya Anies-Sandi dalam hasil pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Kini pihak dari Anies-Sandi hanya tinggal akan dilantik pada Bulan Oktober 2017 dalam menggantikan Gubernur dan Wagub Basuki Tjahja Purnama serta Djarot.

Lalu apabila harus mengacu pada tahun sebelummnya, bahwa diketahui bulan Oktober merupak bulannya pengesahan dari APBD-P, sehingga hampir bisa dipastikan bahwa APBD-P DKI Jakarta pada tahun 2017 akan dilakukan sewaktu Anies-Sandi resmi memerintah.

Walaupun demikian, seperti pada umumnya dalam pengesahan APBD-P DKi 2017 tentunya akan melewati proses yang namanya penyusunan serta pembahasan. Proses ini akan terjadi sebelum Anies-Sandi nantinya menjabat atau bisa dibilang tepatnya ketika Pemprov DKI masih dipimpin olen Ahok.

Lantas yang menjadi permasalahan adalah munculnya polemik dimana dalam berbagai kesempatan yang ada Ahok mengatakan bahwa APBD-P 2017 yang masih berada dalam otoritas pemerintahannya dan juga wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Ahok tidak mengizinkan tim Anies-Sandi dalam mengubah banyak apa yang ada di dalam APBD-P 2017, hal ini dikarenakan karena Ahok-Djarot masih harus memprioritaskan program mereka.

Menurut respon Ahok, tim Anies-Sandi boleh saja memberikan masukan namun Ahok mengatakan tim Anies-Sandi tidak boleh dalam mengganti terlalu banyak APBD-P 2017.

“Boleh saja kasih masukan, namun bukan berarti boleh sesuka hati kamu ubah semuannya, kamu kan belum gubernur kan bila kita niatnya sama-sama sudah pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan,” ungkap Ahok ketika di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/5/2017).

Walaupun demikian Ahok menyatakan ketidak setujuan serta tidak mau mengakomodasi beberapa program dari Anies-Sandi, dimana hal tersebut merupakan program dari Anies-Sandi sewaktu kampanye dan bukan program dari Ahok-Djarot.

Seperti misalnya program Rumah tanpa DP dan juga kartu JAkarta Pintar Plus. Ahok menuturkan tidak masuk akal dan telah menyalahi aturan memberikan uang anggaran APBD untuk membelikan rumah bagi warga sehingga Ahok secara tegas tidak akan memasukan program tersebut kedalam APBP-P DKI 2017.

Sedangkan untuk program KJP Plus, Ahok juga mengkritik mengenai diperbolehkannya penarikan uang tunai oleh peserta dan diikutsertakan anak yang putus sekolah sebagai salah satu peserta progra, hal ini dikarenakan penarikan uang tunai merupakan langkah mundur dan diikutsertakannya anak putus sekolah sebagai peserta program nantinya akan membuat anak-anak menjadi tidak termotivasi untuk bersekolah.

Terkait hal tersebut, Diluar daripada itu Anies belum mau berkomentar banyak dulu. Anies mengaku nanti akan bicara langsung dengan Ahok mengenai hal tersebut. Diluar itu wakil ketua dari tim pemenangan Anies – Sandiaga yakni Mohamad Taufik menuturkan bahwa memang selama Ahok-Djarot masih memimpin untuk kewenangan pemerintah nasih dipegang oleh mereka. Namun dirinya mengatkan bahwa dalam tiga bulan terakhir pada 2017 adalah masa awal dari pemerintahan Anies-Sandi. Taufik berharap bila Ahok mau memberikan sedikit ruang kepada Anies-Sandi dalam penyusunan APBD-P DKI 2017 untuk merealisaiskan 100 hari kepemimpinannya Anies- sandi.

You may also like...