LBH Jakarta : Kasus Ahok Alat Kriminalisasi Di Pilkada DKI 2017

Posmetro.netPosmetro TerkiniDirektur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjadi korban dari penggunaan Pasal Antidemokrasi, Pasal 156 a KUHP, pasal Penodaan Agama, pada Pilkada DKI 2017 yang seharusnya Demokratis.

Demikian disampaikan Aqsa terkait peluncuran Amicus Cuiae (Sahabat Peradilan) dalam Kasus Dugaan Penodaan Agama dengan Terdakwa Ahok, dalam keterangan tertulisnya.

“Hal ini adalah sebuah Ironi namun nyata, karena negara dalam hal ini DPR RI dan pemerintah RI masih belum menaati Rekomendasi dari putusan MK dalam Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (PNPS 65) yang menjadi dasar lahirnya Pasal 156a tentang Penodaan Agama di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”Ucap Dia.

“Pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, sama sekali tidak masuk ke dalam Tafsir Agama, Ahok justru mengkritik subyek Hukum atau para pihaknya yang menggunakan Ayat-Ayat Agama Al Quran untuk menipu Publik dalam kegiatan Politik” Ucap Dia.

“Penyebar luasan Tafsir Negatif di Media Sosial atas pernyataan Ahok tersebutlah yang sesungguhnya menimbulkan Keresahan di Masyarakat” Ucap Dia.

Aqsa mengungkapkan bahwa ada pihak Ke-3 yang memaknai pernyataan Ahok, yang tidak mendengar, menyaksikan, mengetahui serta mengalami langsung saat Ahok menyampaikan pernyataan tersebut.

“Sehingga memunculkan Gerakan Massa 411,212 dan 313 yang juga dilegitimasi oleh pendapat salah satu Ormas Islam yang dikeluarkannya Fatwa MUI bahwa Ahok telah melakukan Penistaan Agama” Ucap Aqsa.

Apalagi perilaku sesat Berdemokrasi dan Pelecehan hukum seperti ini sepanjang sejarah memang selalu terjadi dalam penggunaan Pasal Penodaan Agama Sejak hari dilahirkannya Kebijakan Tersebut.

( Posmetro.net )

You may also like...