Ahli Hukum Pertanyakan Unsur Pidana Di Kasus Ahok

Posmetro.netPosmetro TerkiniSidang kasus dugaan Penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan dalam sidang Ke-15 Saksi Djisman Samosir menyebutkan, sulit untuk membuktikan terdakwa Ahok terjerat Pidana Penistaan.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan itu menyatakan, dalam kasus ini dirinya tidak melihat adanya unsur pidana dalam pernyataan Ahok soal Al Maidah Ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu itu.

“Siapa yang ternodakan dalam Kasus Ahok? kalau dalam kasus pidana itu apa yang hilang, siapa yang merasa kehilangan harus jelas dulu karena pidana harus ada fakta” Ucap Djisman.

Menurut Djisman, sampai saat ini kasus Ahok belum terang alias masih kabur karena itu, dia melihat wajar jika tim pengacara Ahok terus mengorek keterangan mendalam soal ada atau tidak unsur pidana, kendati pembenaran untuk membela Ahok harus disesuaikan dengan fakta.

“Jadi itu kenapa pengacara harus cari alat bukti yang sah, alat bukti untuk menguak kebenaran material” Ucap Dia.

Dalam keterangan lain sebelumnya, djisman juga mengkritisi keberadaan sejumlah saksi sidang Ahok dia mengatakan, saksi yang dihadirkan dalam persidangan sesuai Pasal 184 KUHAP adalah mereka yang benar-benar melihat, mendengar, dan merasakan langsung peristiwanya.

“Saya tidak bermaksud mengajarkan yang mulia tapi saksi yang sesuai dengan KUHAP adalah saksi yang benar-benar orang langsung” Ucap Djisman

Sementara, dari belasan saksi pelapor Ahok yang dihadirkan ke persidangan tak ada satu pun saksi yang menghadiri langsung pidato Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, kebanyakan dari mereka mengaku mengetahui peristiwa tersebut setelah menonton video yang telah tersebar di beberapa Media Sosial.

( Posmetro.net )

You may also like...