Kalau PPP Pihak Djan Faridz Disahkan, Pasangan Agus dan Sylvi Batal Maju di Pilgub

Kalau PPP Pihak Djan Faridz Disahkan, Pasangan Agus dan Sylvi Batal Maju di Pilgub

Posmetro.netPosmetro Terkini, Jakarta – Persoalan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali bergulir. Pihak Djan Faridz meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laolu untuk mengganti Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP pihak Romahurmuziy.

Wasekjen PPP pihak Faridz, Sudarto mengatkan kalau Menkumham mengabulkan surat yang menganulir kepengurusan Romi, otomatis bakal berpengaruh pada pencalonan Agus Harimurti dan Sylviana Murni pada Pilgub DKI.

“Menurut saya pengaruhnya sangat besar, lantaran dengan dicabutnya Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan Romi, legalitas Romi batal demi hukum dan itu bakal berpengaruh terhadap pasangan calon Agus dan Sylvi untuk bisa maju atau tidak,”ucap Sudarto.

Jagoan pihak Romi itu, ucap Sudarto, berpotensi gagal maju lantaran syarat dukungan dari partai politik sebanyak 22 kursi di DPRD yang ditetapkan oleh KPU tidak terpenuhi.

Pasangan Agus dan Sylviana saat ini sudah mengantongi 28 kursi dari 4 partai politik, yakni Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Suntukan dukungan dari PPP sekitar 10 kursi. Kalau dukungan PPP dicabut, pasangan calon ini hanya mempunyai 18 kursi. Artinya, pasangan Agus dan Sylviana dipastikan gagal untuk maju di Pilgub DKI.

“Itu secara otomatis, kalau tidak terpenuhi syarat 20 persen kursi DPRD bagi partai pengusung Agus dan Sylvi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon,”tegasnya.

Sebelumnya, PPP pihak Djan Faridz sudah mengirimkan surat kepada MenkumHAM untuk mengganti Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP pihak Romahurmuziy. Wasekjen PPP Sudarto mengatakan surat itu dikirim pada Rabu (12/10) kemarin.

“Kemarin surat udah dikirimkan kepada Menkumham,”ucap Sudarto.

“Yang dilampirkan banyak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perubahan kepengurusan dan perubahan AD/ART untuk partai politik,”tambahnya.

Sudarto menyebut pihaknya berpegang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015. Adapun amar putusan itu berisi pengurus PPP yangsah berdasar merupakan hasil Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz..

( Posmetro.net )

You may also like...