Ini Jawaban Bawaslu Untuk Ahok Yang Minta Lembaga Itu Diperkuat

Ini Jawaban Bawaslu Untuk Ahok Yang Minta Lembaga Itu Diperkuat

Posmetro.netPosmetro Terkini, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melontarkan pernyataan, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan oleh petahana, sebaiknya perkuat saja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu apa jawaban Bawaslu mengenai hal itu?

“Kita di Bawaslu bakal memperkuat Bawaslu untuk mengurangi pelanggaran pemilu. Itu udah terstruktur dan diatur dalam undang-undang,”ucap Komisioner Bawaslu RI Daniel Zuchron saat dihubungi, Rabu (31/8).

Perlu upaya untuk mengawasi calon petahan saat masa kampanye. Lantaran di satu sisi calon petahana mesti mendapatkan dukungan dari pendukungnya melalui kampanye, sedangkan disi lain alur pemerintahan mesti tetap berjalan. Oleh sebab itu, ucap Daniel, Bawaslu bakal mencurahkan segala kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan kepada calon petahana yang bakal bersaing di Pilkada Serentak 2017 mendatang.

“Cara yang bakal dilakukan pertama, pasti upaya-upaya untuk pemetaan apa saja yang bakal disalahgunakan. Dalam Undang-Undang, penggunaan salah satunya yakni program pemerintah dan fasilitas negara. Soal mempergunakan kesempatan dalam pemerintahan untuk kampanye. Kita mesti bisa memisahkan, mana yang berhubungan antara kampanye dan program pemerintahan. Sebab roda pemerintahan terus tetap berjalan,”ucap Daniel.

“PNS di dalam pemerintahan juga tidak bisa masuk kedalam kampanye, lantaran itu diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Sebab hal itu berpotensi bisa atau penyalahgunaan wewenang ketika mendekati hari pemilihan sangat besar,”sambungnya.

Sebelumnya, pada sidang di Mahkamah Konstitusi tadi siang, Ahok mengatakan kalau Bawaslu semestinya menjadi perhatian lebih untuk dikuatkan untuk mengurangi kecenderungan-kecenderungan abuse of power. “Pemohon berpandangan tidak sepantasnya pembuang Undang-Undang mempunyai asumsi yang tidak baik dalam membuat suatu peraturan. Kalau hampis dipastikan setiap petahana bakal melakukan abuse of power dalam Pilkada,”ucap Ahok.

“Semestinya pembuat Undang-Undang berada dalam keadaan netral dalam merumuskan. Kalau prinsipnya membasmi abuse of power mestinya perkuat Bawaslu,”tambahnya.

( Posmetro.net )

You may also like...