Sandiaga Bilang Ahok Banyak Drama Tidak Mau Cuti Kampanye Pilih Kawal APBD

Sandiaga Bilang Ahok Banyak Drama Tidak Mau Cuti Kampanye Pilih Kawal APBD

Posmetro.netBerita Terkini, Jakarta – Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga SAlahuddin Uno atau biasa disapa Sandi menganggap alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menolak cuti kampanye lantaran mau memantau langsung pembahasan APBD DKI 2017 sangat berlebihan. Dia melihat dalih Ahok menolak untuk cuti kampanye lantaran takut digembosi dalam pembahasan APBD tidak masuk akal lantaran semua pembahasan rapat telah transparan.

“Kan yang mengawasi seluruh rakyat Indonesia sampai ulang tahun PAN aja pembahasannya. Pilkada DKI. Semua melihat ini dan kita semangatnya antikorupsi, jadi dengan pola transparansi seperti sekarang sebenarnya sudah dapat dibuat dan pagar sepertinya terlalu dramatikal mesti diawasi sendiri,”ucap Sandiaga.

Sandiaga melihat dalih Ahok itu amat berlebihan karena sepengetahuan dirinya DPRD DKI mempunyai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang bertugas untuk mengikuti pembahasan APBD DKI bersama Banggar DPRD DKI. Kader Gerindra ini malah melihat dalih Ahok itu adalah bagian darinya untuk menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye.

“Saya justru cemas kalau ini merupakan sebuah rencana untuk memakai fasilitas negara ketika berkampanye. Jadi saya cemas itu, siapa yang dapat membedakan dia tengah berkampanye atau dia sedang menjalankan tugasnya sebagai Gubernur? Hukum kita udah mengaur kalau ke depan untuk melakukan pemisahan fungsi dia sebagai gubernur atau petahana dipindahkan sehingga tidak memakai fasilitas negara,”ucap Sandiaga.

Seperti yang diketahui, Ahok mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang Pasal 70 ayat 3 Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Langkah ini dilakukan Ahok sebab menolak wajib cuti masa kampanye. Ahok beralasan mau memantau APBD 2017 supaya tidak disusupi oleh anggaran siluman.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada pada Senin *22/8/2016. Sidang yang dipimpin oleh hakim Anwar Usman ini dimulai pukul 11.00 WIB.

Permohonan yang terdaftar dengan nomor perkara 60/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta. Ahok merasa dirugikan dari ketentuan pada 70 ayat 3 Undang-Undang Pilkada dapat ditafsirkan kalau selama masa kampanye pemohon wajib menjalankan provinsi DKI Jakarta untuk memastikan program unggulan DKI Jakarta terlaksana termasuk juga proses penganggarannya. Persidangan permulaan ini bakal dilanjutkan dalam waktu dekat ini usai Ahok melengkapi isi permohonan gugatannya.

( Posmetro.net )

You may also like...